Anggaran Pilkada Serentak Bermasalah

DANA penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, terutama untuk Badan Pengawas Pe milu (Bawaslu), kembali bermasalah. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, hingga pe kan lalu, 33 daerah dari total 101 daerah yang menggelar pilkada serentak tahun depan be lum meneken naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Bawaslu. ”Kami akan memang gil pekan depan,” katanya Kamis pekan lalu.

Sumarsono memaparkan bahwa rencana alokasi NPHD untuk pilkada serentak tahun depan mencapai Rp 4,85 triliun. KPU akan memperoleh Rp 4,23 triliun, Bawaslu dan Pa nitia Pengawas kebagian Rp 599,4 miliar. Ada pun dana untuk pengamanan Rp 57,23 miliar. Ketua Bawaslu Muhammad menilai terlam batnya sejumlah daerah meneken NPHD terja di karena ada pemerintah daerah yang meng anggap pilkada hanya sebagai proyek. ”Pan dangan pemda masih parsial,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *